Dikritik Soal Anggaran Alun-Alun Rp48 M, Walikota Serang Tanggapi Aktivis: Penanganan Banjir Tetap Berjalan

​SERANG | DINAMIKABANTEN.ID – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk merevitalisasi Alun-Alun Kota Serang menuai kritik tajam dari aktivis lingkungan. Kebijakan yang diproyeksikan menelan anggaran lebih dari Rp48 miliar tersebut dinilai kurang tepat sasaran, mengingat Kota Serang masih dihantui oleh permasalahan banjir yang kerap melanda pemukiman warga.

​Merespons kritik tersebut, Walikota Serang, Budi Rustandi, menegaskan bahwa Pemkot Serang tidak mengabaikan persoalan banjir demi mempercantik alun-alun. Menurutnya, penanganan banjir di wilayah Kota Serang saat ini masih terus berjalan.

​”Kan banjir juga sedang kita atasi. Segala permasalahan banjir lagi kita kerjakan,” kata Budi Rustandi kepada Dinamikabanten.id, Rabu (17/6).

​Fokus pada Titik Prioritas dan Koordinasi Lintas Sektoral

​Budi menjelaskan bahwa beberapa titik rawan banjir kini menjadi prioritas utama penanganan, seperti di Lingkungan Kroya Lama dan Sungai Ciwaka. Namun, ia mengakui adanya kendala kewenangan dalam penataan beberapa aliran sungai utama.

​”Sungai di sana kan bukan kewenangan Pemkot Serang, tapi kita terus memaksimalkan koordinasi, baik dengan Pemprov Banten maupun dengan BBWSC3 (Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian) agar ada langkah konkret penanganannya,” jelas Budi.

​Sebagai langkah nyata yang masuk dalam wewenang daerah, Pemkot Serang telah melakukan pembangunan serta rehabilitasi drainase secara berkala. Kendati demikian, Budi mengingatkan bahwa persoalan banjir tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendirian.

​”Jadi kembali lagi bahwa terkait banjir ini merupakan tanggung jawab bersama dan perlu kesadaran masyarakat juga untuk tidak membuat bangunan di atas aliran air,” tandasnya.

​Aktivis Minta Pemkot Serang Tinjau Skala Prioritas

​Sebelumnya, Aktivis Peduli Lingkungan Kota Serang, Sumarna, menegaskan bahwa penanganan banjir merupakan persoalan krusial dan mendesak yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini.

​Menurut Sumarna, daripada menggelontorkan anggaran fantastis demi estetika alun-alun, Pemkot Serang jauh lebih bijak jika mengalihkan fokus kebijakan anggaran tersebut untuk menuntaskan titik-titik banjir di seluruh kawasan Kota Serang.

​”Nantinya, kecantikan alun-alun tetap saja tidak akan mampu mengobati jeritan warga yang rumah-rumahnya terus kebanjiran,” ujar Sumarna, yang juga aktif dalam pengelolaan bank sampah di lingkungannya.

​Soroti Aksi “Gercep” Walikota: Jangan Sekadar Konten Medsos

​Di sisi lain, Sumarna secara responsif mengapresiasi kinerja Walikota Serang, Budi Rustandi, yang dinilai menunjukkan perubahan positif dan bergerak cepat (gercep) dalam merespons aduan serta laporan dari masyarakat. Namun, ia memberikan catatan kritis agar aksi turun ke lapangan tersebut diikuti oleh solusi jangka panjang.

​”Namun yang perlu menjadi catatan penting adalah jangan sampai kehadiran walikota ke titik banjir hanya dijadikan kepentingan politik semata demi memenuhi beranda sosial media, tanpa ada tindak lanjut yang nyata,” tukasnya.

​Marna meyakini, dengan proyeksi anggaran alun-alun yang menyentuh angka nyaris Rp50 miliar, Pemkot Serang sebenarnya memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menyelesaikan masalah banjir secara bertahap. Jika anggaran sebesar itu tetap dipaksakan untuk proyek alun-alun, hal ini dikhawatirkan akan memicu paradoks di tengah masyarakat.

​Kini, masyarakat berharap Pemkot Serang dapat meninjau ulang skala prioritas pembangunan demi kemaslahatan dan keselamatan warga yang selama ini menjadi korban langganan banjir.

Ade Gunawan