​SERANG | DINAMIKABANTEN.ID — Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Langkah konkret ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola program yang fokus pada kesehatan ibu dan anak, salah satunya lewat optimalisasi alokasi anggaran dan penyelarasan program kerja lintas sektor.
​Sebagai bentuk aksi nyata, Dinkes Provinsi Banten menyelenggarakan Pertemuan Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT KESPRO). Forum strategis ini dilaksanakan pada Selasa, 28 Juli 2026, berlokasi di Aula A, Lantai 3 Gedung A, Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
​Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menegaskan pentingnya keterpaduan strategi dalam menangani isu kesehatan reproduksi di Banten. Menurutnya, program kesehatan tidak akan bisa berjalan maksimal jika dikerjakan secara terpisah tanpa alokasi sumber daya yang terarah.
​”Langkah ini merupakan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak langsung bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak,” ujar Ati Pramudji Hastuti di sela-sela kegiatan.
​Kegiatan bernilai strategis ini dihadiri oleh jajaran perwakilan dari 8 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Jajaran teknis yang hadir meliputi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi, Pengelola Program Kesehatan Ibu, hingga Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP).

​Tidak hanya di internal sektor kesehatan, forum ini juga melibatkan pemangku kepentingan eksternal seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Kehadiran berbagai instansi ini mempertegas komitmen kolaborasi lintas sektor yang inklusif.
​Melalui forum ini, para peserta diajak untuk bersama-sama menyelaraskan perencanaan dan penganggaran lintas sektor. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten menjelaskan bahwa integrasi ini bertujuan agar penyelenggaraan program kesehatan reproduksi di daerah dapat berjalan jauh lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
​Ati Pramudji Hastuti juga menyampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah kunci utama dalam meruntuhkan ego sektoral demi pelayanan yang optimal. Beliau menyebutkan bahwa keterlibatan Bappeda dan DP3AKB sangat vital untuk memastikan program kesehatan terakomodasi dengan baik dalam rencana pembangunan daerah secara menyeluruh.
​”Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi masyarakat di seluruh pelosok Banten,” tambah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten tersebut.
​Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Dinkes Provinsi Banten berharap hasil kesepakatan dan penyelarasan anggaran dapat segera ditindaklanjuti secara konkret di tingkat kabupaten/kota. Langkah nyata ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya perencanaan yang lebih berkualitas serta membawa dampak positif signifikan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Banten.
Advertorial







More Stories
HKG PKK ke-54, TP PKK Provinsi Banten Evaluasi 10 Program Pokok di Kota Tangsel
Jemaah Haji Kloter Pertama Banten Tiba di Debarkasi Grand El Hajj dengan Selamat
Puskesmas Rau Kota Serang Gencarkan Penyuluhan PHBS, Manfaatkan Edukasi Digital