SERANG | DINAMIKABANTEN.ID — Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat mengambil langkah progresif dalam penataan sistem pencegahan korupsi daerah. Dipimpin oleh Gubernur Banten Andra Soni, seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota serta pimpinan DPRD se-Provinsi Banten dan Jawa Barat resmi menandatangani pakta komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberantas potensi tindak pidana korupsi.
Penandatanganan strategis ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (29/10/2026).
Fokus utama pembenahan dialokasikan pada tiga sektor yang dinilai paling krusial dan rawan kebocoran anggaran: perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Batas Waktu 30 Hari untuk Aksi Nyata
Komitmen lintas provinsi ini bukan sekadar seremoni. Forum tersebut mematok tenggat waktu singkat bagi seluruh kepala daerah untuk membuktikan perbaikan sistem di wilayahnya masing-masing.
”Kami bersama-sama membangun komitmen untuk menindaklanjuti berbagai evaluasi yang telah diberikan dari KPK dan Kemendagri, dengan target waktu tidak lebih dari 30 hari ke depan,” tegas Gubernur Banten Andra Soni.
Gubernur menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya angka APBD atau masifnya proyek fisik, melainkan dari transparansi, ketepatan sasaran, dan manfaat langsung bagi masyarakat. Langkah ini sekaligus menguatkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029: Mewujudkan Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi.
Pencegahan Korupsi sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi
Dalam pemaparannya, Andra Soni menunjukkan bahwa transparansi tata kelola berbanding lurus dengan capaian indikator makroekonomi Banten yang kian solid sepanjang tahun 2026:
- Pertumbuhan Ekonomi: Mencapai 5,49% (YoY) pada Triwulan II-2026 (masuk 5 besar nasional).
- Pengendalian Inflasi: Terjaga di angka 3,14% per September 2026 (di bawah rata-rata nasional).
- Pengentasan Kemiskinan: Turun menjadi 5,38% per Maret 2026.
- Pemerataan Pengeluaran: Rasio Gini sebesar 0,312 (terendah di Pulau Jawa).
- Lapangan Kerja & Investasi: Pengangguran terbuka (TPT) turun ke 6,48% (Mei 2026), didukung realisasi investasi Semester I-2026 sebesar Rp66,3 triliun.
- Akuntabilitas Keuangan: Meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-10 kalinya berturut-turut, dengan penyelesaian rekomendasi audit mencapai 83,43% (melampaui target nasional).
Pengawasan Ketat Lembaga Pusat
Agenda ini disaksikan langsung oleh para pejabat kunci dari lembaga pengawas dan kementerian pusat:
- Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK) — Menekankan perlunya penguatan integritas personal dan lembaga agar pembelanjaan APBD dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik.
- Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus (Wamendagri) — Mengungkapkan bahwa rakor ini merupakan bagian dari klaster ketujuh dari sepuluh klaster pencegahan nasional. Seluruh pemda wajib melaporkan progres tindak lanjutnya dalam kurun 30 hari.
- Setya Nugraha (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI)
- Ely Kusumastuti (Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK)
Jajaran pimpinan daerah lain yang turut hadir antara lain Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi, serta Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman.
Melalui sinergi lintas wilayah ini, Banten dan Jawa Barat menargetkan penutupan celah penyalahgunaan wewenang secara permanen di seluruh lini pemerintahan daerah.
Ade Gunawan







More Stories
BKD Banten Masih Menunggu Regulasi Pusat untuk Tenaga Paruh Waktu dan CPNS
Pemprov Banten Kucurkan Rp120 Juta per Desa untuk Tahun 2026, DPMD Tekankan Ketepatan Pelaporan SPJ
Potensi 90 Ribu Jemaah, Pemprov Banten Siap Optimalkan Asrama Haji Grand El-Hajj