SERANG, DINAMIKABANTEN.ID — Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus menggenjot percepatan pembangunan di tingkat desa melalui program bantuan keuangan desa tahun 2026. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) DPMD Provinsi Banten, Ajie, saat ditemui di ruang kerjanya di KP3B, Kota Serang, pada Senin, 16 November 2026.
Dalam keterangannya, Ajie menjelaskan bahwa setiap desa di Provinsi Banten dipastikan mendapatkan alokasi dana bantuan keuangan sebesar Rp120.000.000 untuk tahun anggaran 2026. “Bantuan keuangan desa itu kan memang sudah diatur di dalam Pergubnya, di Juknisnya kemudian di SK-nya juga diselaraskan, setiap desa itu mendapatkan Rp120 juta untuk tahun 2026,” ujar Ajie.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dana tersebut terbuat atas beberapa peruntukan yang ketentuannya telah disosialisasikan melalui Surat Keputusan Petunjuk Teknis (SK Juknis) dari kepala dinas. Regulasi ini dirancang agar pemanfaatan anggaran dapat berjalan tertib dan terarah di setiap desa penerima.
Ajie memaparkan bahwa terdapat dua sisi utama dalam peruntukan dana tersebut, yakni sisi penggunaan yang disesuaikan dengan program prioritas Provinsi Banten serta sisi usulan mandiri dari pihak desa. “Nah, itu silakan dipilih oleh teman-teman di desa,” tambahnya.
Meski demikian, pemerintah telah mewajibkan tiga fokus program utama dalam pemanfaatan bantuan ini, yaitu program pembangunan fisik, program Sarjana Penggerak Desa dengan skema satu desa satu sarjana, serta pembentukan pos Pelayanan Hukum dan Pengacara Legal (Posbankum) di desa.
Terkait progres penyaluran dana tersebut, Ajie menyebutkan bahwa dari total 1.238 desa yang ada di Provinsi Banten, sebagian besar telah menerima kucuran dana bantuan. “Sudah 1.000 lebih lah ya, sudah tersalur, sudah disalur, sudah tersalur 1.000 lebih,” ungkapnya.
Pihak DPMD Provinsi Banten saat ini juga masih terus memantau perkembangan sisa desa yang belum menyelesaikan proses pencairan agar semuanya bisa tersalurkan dengan baik. Penggunaan dana juga diberikan ruang fleksibilitas bagi desa yang memiliki kebutuhan mendesak atau kearifan lokal tertentu.
”Misalkan untuk kebutuhan dia untuk gorong-gorong fisik, untuk rehab kantor desa, itu silakan,” jelas Ajie. Namun, ia menegaskan bahwa angka Rp120 juta tersebut harus dibagi secara seimbang, di mana minimal 50 persen atau sekitar Rp60 juta dialokasikan untuk program provinsi dan sisanya Rp60 juta untuk usulan desa.
Adapun tujuan utama dari pengguliran bantuan keuangan ini mencakup tiga hal esensial, yakni mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam pelaksanaannya, dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sarana prasarana fisik, honorarium paralegal atau posbankum, operasional rapat pemerintah desa, hingga kegiatan pemberdayaan melalui PKK dan Posyandu.
Selain pemanfaatan yang tepat sasaran, Ajie juga mengingatkan pentingnya aspek pelaporan atau pertanggungjawaban dari setiap pemerintah desa. Berdasarkan aturan Pergub, laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana tersebut wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 Januari 2027.
”Seharusnya, kami sudah mewanti-mewanti desa supaya tidak melebar jauh ke bulan-bulan berikutnya, makanya pelaksanaan kegiatan terkait bantuan keuangan desa ini segera dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban,” tegas Ajie.
Menyinggung keberlanjutan program di masa mendatang, Ajie memastikan bahwa program bantuan keuangan desa ini insya Allah akan terus berlanjut pada tahun 2027 mendatang.
Terkait besaran nominal anggaran untuk tahun berikutnya, ia menyebutkan bahwa hal tersebut nantinya akan ditentukan oleh kebijakan pimpinan serta menyesuaikan dengan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
Di akhir wawancara, Ajie berpesan agar seluruh pemerintah desa di Banten dapat memanfaatkan anggaran yang telah diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ini secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ade Gunawan







More Stories
BKD Banten Masih Menunggu Regulasi Pusat untuk Tenaga Paruh Waktu dan CPNS
Potensi 90 Ribu Jemaah, Pemprov Banten Siap Optimalkan Asrama Haji Grand El-Hajj
Kemenag Kota Serang Gelar Doa Bersama Lintas Agama untuk Kemaslahatan Bangsa