SERANG, DINAMIKA BANTEN.ID — Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga kini masih menantikan terbitnya regulasi resmi dari pemerintah pusat terkait penataan status pegawai.
Sekretaris BKD Banten, Riyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya sempat melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk membahas rancangan kebijakan kepegawaian tersebut.
Ia menjelaskan bahwa prinsip dari rancangan penataan pegawai itu memang sudah ada, namun regulasinya masih digodok secara mendalam di tingkat pusat.
Dalam keterangannya, Riyanto merinci alur transisi yang mencakup peralihan dari tenaga paruh waktu ke penuh waktu, serta kelanjutan dari penuh waktu ke CPNS. “Prinsipnya rancangan seperti itu memang ada, tapi regulasinya masih digodok antara Kementerian PAN-RB dan BKN itu sendiri,” ujarnya kepada Dinamikabanten.id di Kota Serang, Senin 16 Nopember 2026.
Ia menambahkan, perubahan status kepegawaian tersebut nantinya memerlukan usulan resmi dari pemerintah daerah setelah regulasi pusat resmi diturunkan.
Hingga saat ini, regulasi pusat yang menjadi pedoman utama tersebut belum juga diterima oleh pihak BKD Banten.
Meskipun aturan tertulis belum tiba, pihak internal BKD Banten tetap proaktif melakukan persiapan dengan mengecek data inventarisasi pegawai secara berkala.
Pimpinan BKD disebutnya telah berulang kali memantau data jumlah tenaga paruh waktu serta P3K untuk memetakan kebutuhan riil di lingkungan Pemprov Banten.
Selama ini, baik tenaga paruh waktu maupun penuh waktu sebenarnya sudah diangkat oleh pemerintah pusat, namun anggaran penggajiannya masih menggunakan dana dari APBD masing-masing daerah.
Kondisi tersebut kerap menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan daerah dalam menanggung beban operasional pegawai.
Oleh karena itu, beredarnya informasi bahwa ke depan pemerintah pusat akan mengambil alih penggajian tenaga P3K, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu, disambut baik oleh daerah.
Kabar pengambilalihan pendanaan ini menjadi angin segar bagi pemerintah daerah karena selama ini mereka merasa terbebani harus menanggung penggajian pegawai P3K sehingga pembangunan di masyarakat terhambat bahkan tidak maksimal.
Selain isu penataan pegawai, BKD Banten juga membeberkan perkembangan terkait rencana penerimaan CPNS yang kuotanya secara nasional diperkirakan mencapai ratusan ribu formasi.
Riyanto menyebutkan bahwa pihak BKD terus memantau perkembangan informasi resmi dari pusat terkait jadwal pengumuman maupun petunjuk teknis pelaksanaan seleksi. “Ya realisasinya entah, kami juga belum pernah dipanggil,” ungkapnya menegaskan bahwa jadwal pasti dari pusat belum diterima.
Dengan adanya berbagai rencana kebijakan pusat ini, pihak BKD Banten berharap realisasinya dapat segera terwujud agar tata kelola kepegawaian di daerah menjadi lebih tertata dan tidak lagi membebani fiskal daerah.
Ade Gunawan







More Stories
Pemprov Banten Kucurkan Rp120 Juta per Desa untuk Tahun 2026, DPMD Tekankan Ketepatan Pelaporan SPJ
Potensi 90 Ribu Jemaah, Pemprov Banten Siap Optimalkan Asrama Haji Grand El-Hajj
Kemenag Kota Serang Gelar Doa Bersama Lintas Agama untuk Kemaslahatan Bangsa