Dinamika Banten

Sajian Berita Terkini & Terpercaya

​LANGKAH STRATEGIS MENUJU LEGALITAS PENUH: DPRD DAN PEMKOT SERANG SEPAKATI USULAN PENETAPAN IBU KOTA PROVINSI BANTEN KE KEMENDAGRI

SERANG | DINAMIKABANTEN.ID — Momentum penting dan bersejarah kembali tercatat dalam perjalanan tata kelola pemerintahan di Banten. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang secara resmi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan bersama terhadap usulan penetapan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten pada Kamis, 1 Oktober 2026.

​Langkah konstitusional ini menjadi tahapan krusial agar kedudukan Kota Serang sebagai pusat pemerintahan provinsi memiliki payung hukum administratif yang semakin kuat dan utuh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

​Rapat Paripurna yang bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kota Serang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Serang, H. Muji Rohman, S.H.

​Pelaksanaan rapat ini merupakan wujud nyata tindak lanjut dari hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Serang yang telah disepakati pada 30 September 2026.

​Agenda utama rapat paripurna mencakup pembacaan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kota Serang mengenai persetujuan bersama atas usulan penetapan ibu kota tersebut.

​Setelah pembacaan keputusan, prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh pimpinan dewan dan kepala daerah sebagai bentuk komitmen kolektif.

​Proses strategis ini digulirkan guna menindaklanjuti surat resmi Wali Kota Serang tertanggal 29 September 2026 Nomor 100/850/Pemerintah Setda/905/2026 perihal permohonan persetujuan usulan penetapan.

​Langkah tersebut juga selaras dengan prosedur administrasi yang berjalan sebelumnya, termasuk merujuk pada surat Gubernur Banten Nomor B.100.2.1/1268/Pemerintah Otonomi Daerah/2025 tertanggal 11 Agustus 2025.

​Selain itu, penetapan usulan ini memperkuat koordinasi dengan DPRD Provinsi Banten yang sebelumnya telah memberikan persetujuan terkait kedudukan Kota Serang sebagai ibu kota.

​Dalam pemaparan rapat, dikemukakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Pasal 1 secara tegas menyatakan bahwa Ibu Kota Provinsi Banten berkedudukan di Serang.

​Namun, kala Provinsi Banten pertama kali dibentuk, status administratif Kota Serang sebagai daerah otonom tersendiri belum terbentuk secara mekar.

​Oleh karena itu, diperlukan tahapan mekanis dan kelengkapan berkas untuk menindaklanjuti penetapan tersebut hingga mendapatkan legitimasi akhir dari pemerintah pusat.

​Dalam rancangan keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kota Serang, ditegaskan pula bahwa biaya yang timbul akibat diberlakukannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

​Setelah seluruh draf dibacakan, pimpinan sidang meminta persetujuan langsung dari seluruh anggota DPRD Kota Serang yang hadir dan disambut dengan kesepakatan bulat.

​Melalui kesepakatan ini, berkas usulan resmi akan segera diteruskan ke Kemendagri untuk memantapkan status Kota Serang sebagai pilar utama pembangunan, ekonomi, dan pelayanan publik di Provinsi Banten. (Adv)