Dinamika Banten

Sajian Berita Terkini & Terpercaya

Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Banten, H. Mokhamad Apipi, S.E., M.AB

Bentengi ASN dari Jerat Korupsi, Kabag TU Kemenag Banten Tekankan Budaya Risiko dan Pengelolaan Konflik Kepentingan

​SERANG, DINAMIKABANTEN.ID – Dinamika penindakan kasus tindak pidana korupsi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang belakangan kian masif menjadi perhatian serius jajaran Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten. Sebagai langkah antisipatif, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Banten memperkuat sistem pencegahan internal agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya tidak terjerat persoalan hukum.

​Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil Kemenag Provinsi Banten, H. Mokhamad Apipi, S.E., M.AB, menegaskan bahwa institusinya kini memfokuskan diri pada upaya pencegahan sejak dini. Langkah tersebut dinilai krusial karena perilaku koruptif umumnya berawal dari kelalaian dalam mengidentifikasi potensi benturan kepentingan di tempat kerja.

​”Kemenag itu sudah masif untuk pemberantasan korupsi. Kemarin saja kita sudah masuk kepada pencegahan melalui pengelolaan conflict of interest atau konflik kepentingan,” ujar Mokhamad Apipi saat diwawancarai terkait strategi pengawasan internal pegawai.

​Menurut Apipi, setiap pegawai di lingkungan Kanwil Kemenag Banten saat ini diwajibkan untuk mampu memetakan berbagai sumber konflik kepentingan yang melekat pada tugas mereka masing-masing. Pemetaan tersebut mencakup dua kategori utama, yakni konflik kepentingan yang masih bersifat potensi maupun yang sudah masuk kategori aktual.

​Ia menjelaskan bahwa pemahaman terhadap pemetaan ini harus dimiliki oleh seluruh ASN tanpa terkecuali. Dengan mengenali titik-titik rawan sejak awal, pegawai diharapkan dapat menjaga jarak dari situasi yang berpeluang menyeret mereka ke dalam praktik penyalahgunaan wewenang.

​Selain pengelolaan konflik kepentingan, Apipi juga menyoroti pentingnya penerapan manajemen risiko dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja. Ia menekankan bahwa setiap langkah yang diambil oleh seorang pegawai pada dasarnya selalu memiliki konsekuensi risiko yang menyertainya.

​”Setiap pegawai itu melekat dengan risiko. Apapun tindakannya itu pasti ada risikonya. Oleh karena itu, saya sering menyampaikan bagaimana para pegawai memahami setiap tindakannya, apakah memiliki risiko yang besar atau risikonya kecil,” tuturnya.

​Dalam pandangannya, pertimbangan risiko harus menjadi landasan utama sebelum pegawai mengeksekusi suatu pekerjaan. Melalui telaah yang cermat, pegawai dapat melakukan mitigasi risiko, baik dengan cara menghilangkan pekerjaan yang berisiko tinggi, mengurangi dampak risikonya, maupun mengalihkan risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

​Apipi berharap pendekatan ini dapat melahirkan dan menumbuhkan budaya risiko (risk culture) yang kuat di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Budaya tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir pegawai agar tidak lagi bersikap abai terhadap dampak jangka panjang dari setiap kebijakan atau tindakan yang mereka ambil.

​Ia mencontohkan, kerap kali ditemukan tindakan di luar kewenangan yang dianggap sepele saat masih aktif bertugas, namun justru menimbulkan beban masalah ketika pegawai tersebut memasuki masa purnabakti. Kewajiban mengembalikan temuan keuangan negara di masa pensiun menjadi salah satu risiko nyata akibat kurangnya kehati-hatian sejak dini.

​”Perlu bagi setiap pegawai untuk mempertimbangkan risiko dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Jangan kita beranggapan tidak bakal terjadi masalah di masa yang akan datang. Mungkin saja hari ini tidak terdeteksi, tapi siapa tahu ke depan nanti ada masalah, karena kesalahan itu suatu saat pasti bisa ketemu,” tegasnya.

​Dalam menjalankan perannya di bagian tata usaha, Apipi memosisikan dirinya pada garda terdepan pencegahan dan antisipasi. Ia menyebutkan bahwa urusan penindakan hukum merupakan ranah aparat penegak hukum, sementara tugas manajemen internal adalah memastikan pegawai tidak tergelincir ke arah pelanggaran.

​Lebih lanjut, Apipi juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk senantiasa menjaga marwah dan nama baik Kementerian Agama di mata masyarakat. Ia menilai publik memiliki ekspektasi moral yang tinggi terhadap pegawai Kemenag yang kerap dipersepsikan sebagai sosok yang religius dan berintegritas.

​”Saya sering pesankan kepada kawan-kawan, jangan sampai membuat kantor atau berlaku buruk terhadap nama Kementerian Agama. Kalaupun kita sudah tidak bisa memberikan yang terbaik buat Kementerian Agama, jangan sumbangkan keburukan kepada Kementerian Agama,” ucap Apipi dengan nada serius.

​Untuk menjaga konsistensi kinerja pegawai, Kanwil Kemenag Banten tetap menerapkan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) secara berimbang. Pegawai yang menunjukkan profesionalisme, kinerja unggul, serta integritas tinggi akan mendapatkan apresiasi yang layak dari pimpinan.

​Apipi menggarisbawahi dua pilar utama yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap ASN Kemenag dalam bekerja, yakni integritas dan profesionalitas. Menurutnya, integritas berfungsi sebagai kompas yang menuntun pegawai agar tetap berjalan lurus menuju tujuan yang benar tanpa berbelok pada pelanggaran.

​”Kalau integritas itu menuntun kita sampai dengan tujuan yang benar, sementara profesionalitas adalah yang mempercepat kita sampai kepada tujuan tersebut,” jelas Apipi menguraikan keterkaitan kedua nilai tersebut.

​Terkait kondisi pegawai di Kanwil Kemenag Provinsi Banten hingga saat ini, Apipi menilai secara umum kinerja jajarannya masih berada pada jalur yang tepat (on the track). Meski demikian, ia mengakui dinamika di lapangan tetap ada sehingga pengingat secara berkala harus terus dilakukan.

​Salah satu pesan yang kerap ia ulangi adalah kemampuan pegawai dalam mengelola hierarki kebutuhan hidup agar tidak terjebak pada gaya hidup konsumtif. Ia mengingatkan bahwa keinginan manusia tidak akan pernah ada habisnya apabila tidak dikendalikan dan disesuaikan dengan kemampuan penghasilan yang sah.

​”Jangan bekerja berdasarkan keinginan, karena keinginan itu tidak ada selesainya, tetapi masuklah kepada kebutuhan dan sesuaikan dengan penghasilan kita. Korupsi itu muncul karena adanya niat atau mens rea dari keinginan dan hasrat berlebih yang tidak dibarengi telaah risiko. Jadi, yang paling penting, jangan sampai kita sengaja berbuat salah,” pungkasnya. 

Ade Gunawan