Gara-Gara Nunggak Pajak Kendaraan, Tukin ASN Pemkot Serang Terancam Dipotong

​KOTA SERANG | DINAMIKA BANTEN.ID – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang mengambil langkah tegas untuk menegakkan kedisiplinan pajak di lingkungan pemerintahan. Sebagai upaya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, Bapenda kini memaksimalkan penindakan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan menunggak pajak kendaraan bermotor.

​Langkah awal komitmen ini dibuktikan melalui razia mendadak yang digelar Bapenda bersama Samsat Kota Serang beberapa waktu lalu. Pemeriksaan menyasar kendaraan yang terparkir di kawasan Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang. Hasilnya cukup mengejutkan, petugas menemukan lebih dari 51 unit kendaraan—baik roda dua maupun roda empat—yang status pajaknya masih menunggak.

​Sanksi bagi para abdi negara yang lalai ini pun tidak main-main. ASN yang kedapatan belum menunaikan kewajiban pajaknya terancam sanksi berat berupa pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin).

​Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II Bapenda Kota Serang, Rizki Ikhwani, mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan langkah lanjutan yang lebih masif. Bapenda akan menyisir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

​”Sebagai langkah lanjutan, dengan bekerja sama dengan seluruh Kasubag Umum dan Kepegawaian, pendataan kendaraan akan lebih dioptimalkan kepada seluruh ASN di masing-masing OPD Pemkot Serang,” ujar Rizki kepada DinamikaBanten.Id, Senin 18 Mei 2026.

​Sinergi Program “Dor to Dor”

​Rizki menambahkan, pengetatan di internal Pemkot Serang ini berjalan beriringan dengan skema besar yang disiapkan oleh Bapenda Provinsi Banten. Jika Bapenda Banten fokus melakukan penagihan tunggakan pajak secara door to door langsung ke rumah-rumah warga, maka Bapenda Kota Serang fokus membenahi internal mereka terlebih dahulu.

​”Kita ini kan punya program ASN Kota Serang Taat Pajak, salah satu ikhtiarnya ya seperti ini,” tandas Rizki.

​Melalui tindakan tegas ini, Pemkot Serang berharap para ASN dapat menjadi motor penggerak kesadaran pajak di masyarakat, bukan justru menjadi bagian dari masalah penunggakan pajak.

Ade Gunawan