SERANG | DINAMIKABANTEN.ID —Kementerian Agama (Kemenag) Kota Serang terus memperkuat kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang melalui kesepakatan bersama (MOU) untuk mengamankan aset tanah wakaf. Sinergi antar-instansi ini ditujukan untuk mempercepat penerbitan sertifikat resmi bagi tanah-tanah wakaf yang tersebar di wilayah Kota Serang.
Kepala Kantor Kemenag Kota Serang, H. Ade Baijuri, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah krusial dalam menjaga kepastian hukum atas aset-aset keagamaan di wilayahnya. Menurutnya, perlindungan terhadap aset wakaf harus menjadi prioritas utama demi kemaslahatan umat dalam jangka panjang.
”Kerja sama dengan BPN ini adalah wujud komitmen kami dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi seluruh tanah wakaf di Kota Serang,” tegas Ade Baijuri.
Pada tahun 2026, Kemenag Kota Serang bersama BPN telah mematok target legalisasi tanah wakaf sebanyak 43 lokasi. Target tersebut diharapkan mampu meng-cover tanah-tanah wakaf yang selama ini belum tersentuh legalitas hukum resmi.
Progres realisasi program percepatan sertifikasi tersebut hingga saat ini dinilai menunjukkan grafik yang cukup signifikan. Dari target yang ditetapkan, sebanyak 34 lokasi dilaporkan telah berhasil menyelesaikan seluruh proses administrasi dan kini resmi mengantongi sertifikat tanah wakaf.
Pihak Kemenag Kota Serang mengaku optimistis sisa dari target yang ditentukan dapat tuntas sesuai jadwal yang direncanakan. Seluruh target 43 lokasi diproyeksikan dapat diselesaikan secara menyeluruh pada akhir tahun 2026.
Meskipun menunjukkan perkembangan positif, pelaksanaan program sertifikasi di lapangan masih menemui beberapa tantangan teknis. Kendala utama kerap bersumber dari internal kepengurusan atau kenadziran tanah wakaf itu sendiri.
Banyak nadzir yang dilaporkan masih terkendala kelengkapan dokumen persyaratan administratif yang dibutuhkan BPN. Selain itu, rasa enggan atau kebingungan para pengelola saat berurusan langsung dengan prosedur administrasi pertanahan juga menjadi hambatan yang kerap ditemui.
Berdasarkan pemetaan data Kemenag Kota Serang, dari total luasan tanah wakaf sebesar 1.741.635 meter persegi, sebanyak 3.300 bidang tanah dilaporkan telah mengantongi sertifikat resmi. Angka tersebut mencerminkan capaian akumulatif dari program legalisasi yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.
Di sisi lain, catatan Kemenag Kota Serang menunjukkan masih terdapat 1.147 bidang tanah wakaf yang hingga kini belum tersertifikasi. Jumlah tersebut menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar dan akan ditindaklanjuti secara berkesinambungan pada periode-periode mendatang.
Mengingat jumlah tanah wakaf yang belum terdaftar masih tergolong tinggi, penanganan sertifikasi akan terus dilanjutkan secara bertahap. Kemenag menargetkan penuntasan seluruh sertifikasi tanah wakaf di Kota Serang dapat dicapai secara menyeluruh pada tahun 2030.

Atas terselenggaranya kolaborasi strategis ini, Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kemenag Kota Serang, Uus Mahrus, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan instansi terkait. Ia menyatakan bahwa pihak Kemenag di tingkat daerah sangat mendukung penuh kemudahan akses sertifikasi ini.
”Kami dari Kementerian Agama, saya selaku penyelenggara zakat dan wakaf, berterima kasih sekali kepada pemerintah pusat yang sudah mengadakan MOU. Kami di bawah sangat support sekali,” ujar Uus Mahrus.
Uus Mahrus menekankan bahwa penerbitan sertifikat ini merupakan langkah preventif yang nyata dari pemerintah dalam melindungi hak-hak keagamaan masyarakat. “Sertifikasi ini merupakan bentuk nyata pemerintah dalam upaya mengamankan tanah wakaf, agar tidak ada klaim di kemudian hari baik dari ahli waris maupun dari pihak manapun,” tegasnya.
Ade Baijuri menambahkan, keberadaan sertifikat resmi akan menghilangkan potensi konflik pertanahan yang rentan terjadi di masa depan. Melalui jaminan legalitas ini, para pengelola wakaf dan masyarakat dapat memanfaatkan aset-aset tersebut untuk kepentingan keagamaan dan sosial secara aman dan tenang.
Ade Gunawan







More Stories
BKD Banten Masih Menunggu Regulasi Pusat untuk Tenaga Paruh Waktu dan CPNS
Pemprov Banten Kucurkan Rp120 Juta per Desa untuk Tahun 2026, DPMD Tekankan Ketepatan Pelaporan SPJ
Potensi 90 Ribu Jemaah, Pemprov Banten Siap Optimalkan Asrama Haji Grand El-Hajj