SERANG | DINAMIKABANTEN.ID — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten tahun anggaran 2027 mendadak menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh tingginya alokasi belanja pegawai yang dirancang oleh pemerintah daerah setempat.
Berdasarkan dokumen anggaran, porsi belanja pegawai mencatatkan angka hingga 28,94 persen dari total postur RAPBD. Besaran persentase ini dinilai amat berisiko karena telah mendekati batas maksimal yang dipatok pemerintah pusat.
Adapun total belanja daerah yang dirancang Pemprov Banten untuk tahun 2027 mendatang bernilai fantastis, yakni menembus Rp9,49 triliun lebih. Porsi untuk kebutuhan modal kerja dan hak keuangan para pegawai pun otomatis menyerap sebagian besar kapasitas dana tersebut.
Merespons kondisi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi Hartawan mengarahkan instansinya untuk segera melancarkan berbagai langkah efisiensi teknis. Pemprov Banten berjanji akan meredam pengeluaran yang kurang mendesak agar alokasi dana dapat dialihkan secara optimal demi kepentingan masyarakat luas.
Salah satu jurus efisiensi utama yang disiapkan oleh pemerintah daerah adalah dengan memperketat pemberian honorarium kegiatan bagi para ASN. Penghematan ini dinilai efektif untuk menekan pembengkakan angka belanja rutin operasional di lingkungan dinas.
Deden menjelaskan bahwa arah belanja daerah tahun depan akan difokuskan pada pemenuhan komponen gaji pokok serta tunjangan wajib saja. Kebijakan pembatasan honorarium bagi ASN Provinsi Banten bakal diberlakukan secara disiplin dan terukur.
Tidak berhenti pada pos honorarium saja, kebijakan pengetatan anggaran tersebut juga dipastikan merambah hingga ke pemotongan Tunjangan Kinerja (tukin) pegawai. Kebijakan drastis ini diambil murni demi memperlebar ruang fiskal bagi program-program pro-rakyat.
Sekda Banten itu menambahkan bahwa jajaran eksekutif bersama legislatif telah sepakat untuk mengedepankan prioritas publik di atas kepentingan internal birokrasi. Kebijakan pemotongan tukin dilaksanakan murni untuk kepentingan masyarakat, bukan didasari atas alasan defisit anggaran daerah.
Langkah berani ini diambil atas dasar kesadaran penuh Pemprov Banten mengenai skala prioritas pembangunan wilayah. Pihak pemerintah daerah mengakui secara terbuka bahwa aspirasi serta kebutuhan riil warga jauh lebih mendesak untuk dituntaskan terlebih dahulu.
Sebagai penyeimbang dari porsi belanja pegawai, RAPBD Banten 2027 turut mematok alokasi belanja fungsi pendidikan yang cukup mendominasi di angka 36,15 persen. Sementara itu, porsi infrastruktur pelayanan publik ditetapkan sebesar 23,84 persen dan sektor kesehatan dianggarkan sebanyak 9,92 persen. (Red)







More Stories
BKD Banten Masih Menunggu Regulasi Pusat untuk Tenaga Paruh Waktu dan CPNS
Pemprov Banten Kucurkan Rp120 Juta per Desa untuk Tahun 2026, DPMD Tekankan Ketepatan Pelaporan SPJ
Potensi 90 Ribu Jemaah, Pemprov Banten Siap Optimalkan Asrama Haji Grand El-Hajj