Dinamika Banten

Sajian Berita Terkini & Terpercaya

Sinergi Eksekutif dan Legislatif Matangkan APBD Serta Regulasi Strategis 2027

​Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembentukan Hukum Daerah

​KOTA SERANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang bersama Pemerintah Kota Serang terus memperkuat komitmen bersama dalam merancang masa depan ibu kota Provinsi Banten. Langkah strategis ini tercermin jelas dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin, 19 Oktober 2026. Pertemuan penting tersebut menjadi tonggak awal pematangan arah kebijakan anggaran, regulasi daerah, serta penataan struktur kelembagaan pemerintahan yang akan menjadi fondasi utama pelaksanaan roda pemerintahan sepanjang tahun 2027.

​Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 menjadi sorotan utama dalam agenda sidang tersebut. Proses ini merupakan kelanjutan dari rangkaian panjang yang telah dimulai sejak Wali Kota Serang menyampaikan nota keuangan pada Rapat Paripurna tanggal 10 September 2026 lalu. Melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kedua belah pihak secara maraton menyelaraskan berbagai program pembangunan agar tepat sasaran dan berdaya guna tinggi bagi masyarakat luas.

​Penyusunan anggaran tahun 2027 tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengacu secara ketat pada dokumen-dokumen perencanaan yang terstruktur. Landasan utama yang digunakan meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan instrumen yang terukur ini, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan diyakini mampu menjawab tantangan riil pembangunan di Kota Serang.

​Sebagai buah dari pembahasan intensif tersebut, pihak Banggar DPRD Kota Serang secara resmi menyampaikan laporan akhirnya di hadapan peserta rapat. Dalam laporan itu, Banggar meminta persetujuan dari seluruh anggota DPRD agar dokumen RAPBD 2027 dapat segera dilanjutkan ke tahapan penetapan akhir. Proses ini tentunya berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

​Tidak hanya berfokus pada urusan finansial, sidang paripurna tersebut juga diwarnai dengan laporan penting dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Serang. Bapemperda memaparkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditetapkan masuk dalam skala prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Kehadiran empat regulasi anyar ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang kuat bagi berbagai sektor krusial di tengah masyarakat.

​Empat Raperda prioritas yang telah dirumuskan menyasar berbagai aspek esensial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ruang lingkupnya sangat beragam, mulai dari upaya peningkatan pelayanan kesehatan hewan, penataan ruang wilayah yang komprehensif, hingga penguatan aspek ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Pemerintah dan DPRD sepakat bahwa regulasi yang baik harus mampu menjadi solusi atas dinamika sosial yang terus berkembang di Kota Serang.

​Agar efektivitas pembuatan undang-undang daerah ini terjaga, Bapemperda menetapkan target waktu pembahasan yang jelas dan terstruktur bagi masing-masing Raperda. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan diusulkan oleh DPRD dengan target pembahasan pada Triwulan I. Sementara itu, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang Tahun 2026–2046 yang diusulkan oleh Wali Kota ditargetkan untuk dibahas pada Triwulan II, bersamaan dengan Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat usulan DPRD. Adapun Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok dijadwalkan masuk tahap pembahasan pada Triwulan III.

​Penyusunan Propemperda 2027 bukanlah proses yang instan, melainkan melalui serangkaian tahapan yang panjang dan melibatkan partisipasi publik. Proses tersebut dimulai dari inventarisasi usulan baik dari pihak legislatif maupun eksekutif, pembahasan mendalam secara bersama-sama, penentuan skala prioritas, hingga pelaksanaan konsultasi publik yang sukses digelar pada 14 Oktober 2026 lalu. Melalui tahapan ini, Bapemperda juga aktif menindaklanjuti berbagai tanggapan konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD sebelum akhirnya merekomendasikan program tersebut untuk disahkan melalui keputusan resmi dewan.

​Transformasi Kelembagaan Birokrasi Menuju Pelayanan Publik Prima

​Agenda rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian penjelasan penting oleh Wali Kota Serang, Budi Rustandi. Penjelasan tersebut berkaitan dengan usulan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemerintah Kota Serang memandang perlunya langkah penataan kelembagaan secara menyeluruh agar struktur organisasi birokrasi semakin lincah, adaptif, dan selaras dengan visi pembangunan daerah jangka panjang.

​Salah satu poin paling krusial dalam usulan perubahan perangkat daerah tersebut adalah rencana pemisahan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dari induk sebelumnya, yakni urusan perindustrian dan perdagangan. Pemerintah daerah menilai bahwa sektor koperasi dan UKM membutuhkan perhatian khusus serta kelembagaan yang mandiri agar pembinaan terhadap para pelaku usaha lokal dapat berjalan jauh lebih optimal, fokus, dan berdaya saing tinggi.

​Berdasarkan rancangan perubahan yang diajukan, terdapat tiga susunan kelembagaan utama yang disiapkan. Ketiganya meliputi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Tipe B, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang disesuaikan menjadi Tipe A. Penataan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan lokal, tetapi juga merupakan wujud tindak lanjut nyata atas rekomendasi Gubernur Banten terkait penataan kelembagaan perangkat daerah secara nasional maupun regional.

​Selain sektor koperasi dan perindustrian, penyesuaian struktur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi elemen vital lainnya. Peningkatan tipe menjadi Tipe A ini dilakukan dengan mengacu secara langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Langkah ini krusial mengingat Kota Serang memerlukan kesiapsiagaan yang tinggi, respons cepat, dan koordinasi terpadu dalam menghadapi potensi ancaman bencana alam.

​Melalui rangkaian penataan struktur organisasi ini, Pemkot Serang menaruh harapan besar agar birokrasi pemerintahan dapat menjadi jauh lebih proporsional, efektif, efisien, dan responsif dalam mengemban tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu bergerak secara sinergis tanpa adanya tumpang tindih kewenangan, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung melalui peningkatan mutu pelayanan publik yang semakin prima dan transparan di berbagai sektor.

​Meski rancangan perubahan perangkat daerah telah dipaparkan secara komprehensif, prosesnya masih memerlukan tahapan pembahasan mendalam bersama jajaran DPRD Kota Serang. Pemerintah Kota Serang secara terbuka membuka ruang seluas-luasnya bagi para anggota dewan, elemen masyarakat, serta perangkat daerah terkait untuk terus memberikan masukan, kritik konstruktif, dan saran penyempurnaan demi menyempurnakan substansi dari Raperda tersebut sebelum resmi disahkan.

​Secara keseluruhan, pembahasan RAPBD 2027, penyusunan Propemperda, serta usulan perubahan perangkat daerah merupakan tiga pilar utama yang saling berkaitan erat dalam arsitektur perencanaan pembangunan Kota Serang ke depan. Ketiga agenda strategis ini tidak hanya mengatur perihal penentuan prioritas alokasi belanja daerah dan penyediaan landasan hukum yang kuat, tetapi juga memperkokoh fondasi kelembagaan pemerintahan secara menyeluruh. Dengan sinergi yang kokoh antara eksekutif dan legislatif, seluruh agenda ini diyakini mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kian efektif serta mampu menjawab setiap harapan dan kebutuhan masyarakat Kota Serang. (Adv)