Dinamika Banten

Sajian Berita Terkini & Terpercaya

​Direktur Wilayah Serang Raya YLBH Indonesia Raya, Trio Alberto

Sikapi Pengunduran Diri Wapres Gibran, YLBH Indonesia Raya Tekankan Kepastian Konstitusi dan Stabilitas Pemerintahan

​SERANG, DINAMIKABANTEN.ID — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Indonesia Raya Wilayah Serang Raya meminta seluruh elemen bangsa menyikapi pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara dewasa, objektif, dan berlandaskan konstitusi.

​Direktur Wilayah Serang Raya YLBH Indonesia Raya, Trio Alberto, menilai peristiwa ini bukan sekadar pergantian figur pejabat publik, melainkan ujian bagi kualitas kelembagaan negara dan komitmen terhadap hukum tata negara.

​”Seluruh elemen bangsa perlu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik kelompok maupun individu,” ujar Trio dalam keterangannya di Serang, Kamis (12/11/2026).

​Sebagaimana diketahui, pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.30 WIB, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pihak MPR akan segera menindaklanjutinya. Langkah ini terjadi di tengah dinamika politik di DPR yang sebelumnya mengarah pada wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait jabatan Wakil Presiden.

​Ujian Kedewasaan Lembaga Negara

​Menurut Trio, pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak boleh berhenti sebagai keputusan politik personal semata, melainkan harus diikuti proses kelembagaan yang menjamin kepastian hukum. Status dan mekanisme pemberhentian harus berjalan sesuai aturan ketatanegaraan, bukan sekadar berdasarkan pernyataan politik atau pemberitaan.

​”Peristiwa ini menjadi ujian bagi seluruh lembaga negara dalam menunjukkan kedewasaan berdemokrasi,” tutur Trio.

​Ia menekankan agar Presiden, MPR, DPR, dan institusi terkait menjalankan kewenangannya sesuai batas konstitusi tanpa memaksakan kehendak politik di luar koridor hukum.

​“Negara ini dibangun berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kehendak kekuasaan. Siapa pun yang menduduki jabatan publik harus tunduk pada hukum. Begitu pula lembaga negara, harus memberikan contoh bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan politik sesaat,” tegasnya.

​Jamin Pelayanan Publik dan Evaluasi Sistem

​Di sisi lain, YLBH Indonesia Raya menyoroti tanggung jawab konstitusional dan politik Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan stabil. Perubahan posisi Wakil Presiden tidak boleh menghambat pelayanan publik maupun program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

​”Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan politik yang berkepanjangan. Rakyat membutuhkan kepastian ekonomi, lapangan pekerjaan, pelayanan publik yang baik, pemberantasan korupsi, serta pemerintahan yang bekerja. Karena itu, transisi pada jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat,” ungkap Trio.

​Lebih jauh, YLBH Indonesia Raya memandang momentum ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi Indonesia, terutama menyangkut proses pencalonan, syarat pejabat publik, serta integritas dalam mengemban mandat rakyat.

​YLBH Indonesia Raya mendorong MPR untuk segera memproses surat pengunduran diri dan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden secara transparan guna mencegah spekulasi liar di tengah masyarakat.

​“Bagi kami, persoalan utamanya bukan siapa yang mundur dan siapa yang akan menggantikan. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana bangsa ini membangun sistem ketatanegaraan yang kuat, demokrasi yang sehat, serta pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai pergantian figur hanya mengubah orangnya, tetapi tidak memperbaiki sistemnya,” tutup Trio.

REDAKSI