SERANG | DINAMIKABANTEN.ID — Pelaksanaan pemilihan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, yang digelar pada Rabu (16/9/2026) lalu berbuntut panjang. Proses pemilihan tersebut dinilai cacat prosedur, tidak transparan, dan terkesan mencederai nilai-nilai demokrasi dalam tubuh organisasi keagamaan.
Gelombang protes tak terelakkan dari berbagai pihak yang merasa diabaikan dalam proses penentuan kepemimpinan tersebut. Sejumlah tokoh masyarakat, ustadz, dan kiai dari 10 desa di wilayah Kecamatan Ciruas secara tegas menuntut agar dilakukan pemilihan ulang demi mengembalikan legitimasi kepengurusan.
Akar permasalahan berawal dari proses musyawarah yang berlanjut pada sistem voting yang dinilai sarat kejanggalan. Keputusan panitia pelaksanaan dipandang sengaja menguntungkan pihak tertentu sekaligus merugikan keterwakilan sebagian besar desa di Ciruas.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, kejanggalan paling menonjol terletak pada mekanisme distribusi undangan peserta musyawarah. Dari total 15 desa yang ada di Kecamatan Ciruas, panitia diketahui hanya melayangkan undangan resmi kepada 5 desa.
Sementara itu, 10 desa lainnya sama sekali tidak diberi tahu maupun diundang untuk mengirimkan utusan sah dalam forum penentuan tersebut. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dari para tokoh ulama daerah yang merasa hak pilihnya dipangkas secara sepihak.
Dampak dari pengabaian ini membuat komposisi peserta musyawarah berimbang miring dan didominasi warga dari Desa Ranjeng. Desa ini dikenal sebagai basis dukungan dari salah satu kandidat kuat, Prof. Dr. Moh. Mukhsin, S.E., M.M.
Dominasi tersebut diperkuat dengan temuan dokumentasi foto kegiatan yang beredar luas di tengah masyarakat. Ketimpangan jumlah utusan ini dinilai memberi karpet merah bagi calon tersebut untuk memenangkan perolehan suara secara mutlak.
”Seharusnya selain Ormas NU, Muhammadiyah, LDII, juga ada utusan resmi dari 15 desa yang diundang panitia MUI. Tapi faktanya hanya 5 desa. Tentu ini mencederai demokrasi,” tegas Ustadz Suja’i, salah satu peserta yang menghadiri forum musyawarah tersebut.
Lebih lanjut, para tokoh dan kiai mengidentifikasi setidaknya tiga poin pelanggaran krusial. Pertama, tidak adanya keterwakilan utusan dari seluruh 15 desa; kedua, peserta pemilih bukan pemegang hak suara yang sah; dan ketiga, ketidakhadiran serta ketiadaan arahan resmi dari Pengurus MUI Kabupaten Serang sebagai tim pengarah dan pengawas.
Dua belas desa yang merasa hak-hak organisasinya terabaikan tersebut mencakup Desa Pulo, Desa Kaserangan, Desa Pamong, Desa Ciruas, Desa Cigelam, Desa Kadikaran, Desa Pelawad, Desa Singamerta, Desa Penggalang, dan Desa Bumi Jaya.
Eskalasi polemik ini berlanjut ke meja mediasi kedua yang digelar pada Selasa (22/9/2026) di Aula Kantor Kecamatan Ciruas. Pertemuan tersebut turut dihadiri langsung oleh Ketua MUI Kabupaten Serang, Ulumudin, S.Pd., guna menengahi perselisihan.
Namun, upaya mediasi tersebut belum membuahkan hasil memuaskan dan berakhir jalan buntu (deadlock). Pihak MUI Kabupaten Serang dinilai belum mampu mengambil sikap tegas untuk membatalkan hasil voting dan menggelar pemilihan ulang.
Dalam forum mediasi yang berlangsung sengit tersebut, Ali Rohman, Mantan Sekretaris MUI Ciruas Periode 2021-2026 yang bertindak sebagai panitia, memicu kontroversi baru dengan bersikukuh menolak tuntutan warga. Ia mengklaim seluruh proses telah sesuai dengan kesepakatan musyawarah peserta yang hadir saat itu.
Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan desakan keras dari para utusan 11 desa yang hadir dalam mediasi. Mereka meminta panitia meluruhkan ego dan segera menggelar pemilihan ulang demi menjaga marwah serta kehormatan institusi MUI.
”Pelaksanaan voting didominasi utusan Desa Ranjeng, tentu banyak keuntungan untuk calon kandidat Prof. Dr. Moh. Mukhsin, S.E., M.M. Para utusan yang tidak terwakili merasa dirugikan. Ini jelas melanggar Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI Kabupaten Bab III Pasal 4,” pungkas Ustadz Suja’i secara lugas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia pemilihan Ketua MUI Kecamatan Ciruas masih enggan memberikan keterangan resmi maupun klarifikasi terkait gelombang desakan pemilihan ulang dari 10 desa tersebut.
Reporter : Eli Iskandar
Editor : Ade Gunawan







More Stories
Sikapi Pengunduran Diri Wapres Gibran, YLBH Indonesia Raya Tekankan Kepastian Konstitusi dan Stabilitas Pemerintahan
Sinergi Pemerintah dan Satgas BBR Gencarkan Sidak Kos-Kosan untuk Wujudkan Kota Serang yang Religius
Hari Santri 2026 Kota Serang: Sukses Digelar, Sinergi Pemerintah dan Pesantren Wujudkan Indonesia Emas