TANGERANG | DINAMIKABANTEN.ID — Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Banten menyaksikan penyerahan Sertipikat Barang Milik Negara (BMN) untuk wilayah Tangerang Raya pada Kamis (8/10/2026). Penyerahan aset strategis ini mencatatkan nilai ekonomi aset (Economic Value of Assets/EVA) yang fantastis, yakni mencapai Rp884.153.177.648.
Secara rincian, penyerahan tersebut mencakup 18 sertipikat untuk Kota Tangerang, 10 sertipikat untuk Kota Tangerang Selatan, dan 8 sertipikat untuk Kabupaten Tangerang. Total 36 sertipikat tersebut diperuntukkan bagi peruntukan gedung instansi serta pembebasan lahan pembangunan infrastruktur jalan nasional dan jalan tol di wilayah Tangerang Raya.
Kepala KPKNL Tangerang II, Desak Putu Jeny, menjelaskan bahwa capaian realisasi program sertipikasi saat ini telah menyelesaikan 52 dari total 53 bidang tanah target utama atau sekitar 85 persen, sementara 11 bidang lainnya masih berjalan. Ia menambahkan, penyelesaian sisa bidang yang terhambat memerlukan pendalaman teknis serta penanganan khusus agar sesuai dengan regulasi administrasi yang berlaku.
“Proses ini bukan merupakan hasil kerja satu organisasi saja, melainkan hasil kolaborasi antara pemerintah, BPN, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait, termasuk satuan kerja selaku pengguna atau pengelola aset,” ujar Jeny dalam sambutannya.
Menanggapi pencapaian tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menegaskan pentingnya kepastian hukum atas tanah negara. Menurutnya, kepastian legalitas tidak hanya sekadar pemenuhan aspek administratif formal, melainkan membawa dampak domino yang signifikan terhadap perekonomian daerah.
“Kalau hari ini kita masih berpikir bahwa mengerjakan sertipikat hanya sekadar memenuhi kewajiban sebagai instansi yang mengelola tanah, maka levelnya sudah naik. Sertipikat is a must. Sertipikat wajib, tidak boleh kita tidak lakukan,” tegas Harison.
Harison menguraikan bahwa target sertipikasi BMN Banten pada tahun 2026 dipatok sebanyak 74 bidang, di mana progres keseluruhannya telah menembus angka 75 hingga 80 persen. Terhadap sisa bidang yang masih mengganjal, ia menginstruksikan jajaran Kantor Pertanahan setempat untuk segera mengidentifikasi masalah dan mengambil langkah eksekusi tanpa menunda waktu.
Lebih lanjut, Harison mengungkapkan bahwa keberhasilan sertipikasi tidak boleh berhenti pada lembaran kertas sertipikat semata. Aset yang telah mengantongi kepastian hukum harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat serta menggerakkan roda perekonomian nasional.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi antara BPN, KPKNL, pemerintah daerah, dan satker untuk memetakan potensi masalah sejak dini. Potensi kendala tersebut mencakup kejelasan batas tanah, sengketa tumpang tindih, regulasi hukum, hingga perbaikan kualitas data spasial pertanahan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJKN Provinsi Banten, Kusuma Santi Wahyuningsih, menyampaikan bahwa 36 sertipikat ini merupakan bagian dari rangkaian 47 sertipikat BMN yang diterbitkan lewat program percepatan. Sebelumnya, penyerahan tahap awal telah dilaksanakan saat momentum Hari Tata Ruang (Hantaru) pada 24 September 2026 lalu.
“Dengan proses yang masih berjalan, tentunya kita akan terus mengupayakan bersama agar bidang-bidang tanah tersebut dapat diselesaikan sertipikasinya,” tutur Santi optimis.
Santi turut mengimbau seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga untuk aktif melengkapi data aset tanah pada aplikasi SIMAN modul Master Asset yang kini telah terintegrasi penuh dengan Geoportal ATLAS, KKP, BHUMI ATR/BPN, hingga aplikasi Sentuh Tanahku. Acara tersebut turut dihadiri oleh Plt. Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran Encep Mulya Nakhrowi, Kakantah Kota Tangerang Tardi, serta jajaran perwakilan Kantah se-Tangerang Raya.







More Stories
BKD Banten Masih Menunggu Regulasi Pusat untuk Tenaga Paruh Waktu dan CPNS
Pemprov Banten Kucurkan Rp120 Juta per Desa untuk Tahun 2026, DPMD Tekankan Ketepatan Pelaporan SPJ
Potensi 90 Ribu Jemaah, Pemprov Banten Siap Optimalkan Asrama Haji Grand El-Hajj