SERANG | DINAMIKABANTEN.ID — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten resmi membongkar skandal dugaan korupsi pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM). Penyelidikan mendalam yang dilakukan tim penyidik mengarah pada penetapan tiga orang sebagai tersangka utama dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan daerah Banten.
Tiga sosok yang terjerat dalam perkara ini mencakup jajaran internal BUMD hingga pihak eksternal. Mereka adalah mantan pejabat PT ABM berinisial TBM, serta dua pihak swasta berinisial AS dan AN. Ketiganya disinyalir berkolaborasi menyalahgunakan kewenangan dan mekanisme pengelolaan keuangan BUMD dalam kurun waktu 2020 hingga 2024.
Penetapan status hukum para pelaku dikonfirmasi langsung oleh pihak kejaksaan saat penanganan perkara. “Hari ini tiga tersangka yang ditetapkan. Dua orang hari ini sebenarnya kita panggil, tetapi baru satu hadir inisial AS,” ungkap Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Banten, Devitra Romiza, Kamis (29/10/2026).
Langkah tegas penahanan langsung diberlakukan kepada tersangka yang kooperatif memenuhi panggilan hukum. Tersangka AS kini resmi mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Serang untuk masa penahanan awal, sementara Kejati Banten menyiapkan agenda pemanggilan ulang secara patut terhadap dua tersangka lainnya yang belum hadir.
Ancaman pidana berat membayangi para tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Penyidik menjerat mereka menggunakan pasal berlapis, yakni Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, serta ditopang Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Konflik penyimpangan ini berakar dari unit usaha internal yang menangani jalur komersial BUMD. Divisi Sales and Marketing PT ABM diketahui membangun kemitraan strategis pengadaan dan perdagangan komoditas sembako bersama pihak swasta mitra tersangka. Operasi transaksi perdagangan ini berlangsung intensif pada kurun waktu rentang tahun 2021 sampai 2022.
Fokus komoditas pangan pokok yang ditransaksikan mencakup bahan pangan esensial kebutuhan masyarakat luas. Penyidikan menyoroti alokasi dana segar dalam proyek pembelian minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, hingga pelbagai komoditas pangan lainnya yang sejatinya ditujukan untuk stabilitas pasokan daerah.
Bukannya mendatangkan deviden dan keuntungan bisnis bagi daerah, proyek ini justru dijalankan secara serampangan tanpa mengindahkan kaidah kepatuhan operasional. Para tersangka memanipulasi prosedur standar bisnis (standard operating procedure) demi memuluskan pola perdagangan yang menguntungkan kelompok tertentu dan membebani keuangan BUMD.
Praktik culas ini berujung pada kehancuran finansial PT ABM sebagai entitas BUMD milik Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan audit hitungan awal, dugaan penyelewengan pengelolaan dana usaha komoditas pangan ini telah menguras dan merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp6.821.110.500.
Mekanisme bagi hasil yang disepakati dari awal rupanya hanyalah motif penyimpangan semata. “Kegiatannya itu ada, tetapi kegiatan itu ternyata dalam pengembaliannya, harusnya kan kerja sama harus ada hasil atau kickback yang menguntungkan bagi badan usaha milik daerah, realisasinya malah jadi rugi dan tidak dibayar,” jelas Devitra menggambarkan buntungnya investasi daerah tersebut.
Pengusutan penyidik mengungkap modus operandi canggih yang memanfaatkan entitas fiktif sebagai perantara transaksi. Para pelaku memanfaatkan pendaftaran nama-nama pribadi serta korporasi swasta seolah-olah sebagai mitra dagang resmi BUMD demi menyerap anggaran pengadaan.
Hasil verifikasi faktual tim intelijen dan penyidik Kejati Banten menunjukkan tabir kepemilikan perseroan mitra tersebut. “Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah perusahaan yang dicatut tersebut terindikasi merupakan perusahaan fiktif atau ‘bodong’ yang bukan milik yang bersangkutan,” lugas Devitra.
Proses hukum dipastikan tidak berhenti pada penetapan tersangka dan penahanan badan semata. Tim gabungan yang melibatkan Bidang Tindak Pidana Khusus, Intelijen, serta Intelijen Aset Kejati Banten saat ini berpacu melacak alur transaksi pencucian uang (tracing money) dan memburu pembekuan aset (asset recovery) milik para tersangka guna memulihkan kerugian negara secara maksimal.
Redaksi







More Stories
Sikapi Pengunduran Diri Wapres Gibran, YLBH Indonesia Raya Tekankan Kepastian Konstitusi dan Stabilitas Pemerintahan
Gubernur Andra Soni dan Kejati Banten Sepakati Penguatan Pengawalan Hukum Pembangunan
Cegah Korupsi dari Lingkungan Kerja, PAKSI-API Banten Beri Penyuluhan ke Tenaga Kerja Haleyora Powerindo